Kunjungan Kerja Wakil Gubernur Provinsi Sumbar ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS)
26-10-2022
Dalam upaya mencari solusi permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) kuota dan distribusi di Sumatera Barat, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, Wakil Gubernur Sumatera Barat Bpk. Audy Joinaldy melakukan kunjungan kerja ke BPH-MIGAS di Jakarta. Kunjungan ini didampingi oleh Kepala Dinas ESDM Bpk. Heri Martinus dan Kepala Bapenda Bpk. Maswar Dedi, pertemuan koordinasi tersebut membicarakan masalah kuota BBM dan distribusi BBM yang diprediksi masih belum optimal. Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala BPH-MIGAS Ibu Erika Retnowati, didampingi oleh :
- Bpk Harya Didit - Komite BPH MIGAS
- Bpk. Alfon - Sekretaris BPH MIGAS
- Bpk. Ketut - Koord. Penyaluran BBM
- Bpk. Agus - Koord. Pengawasan Distribusi BBM
Topik Pembahasan : Distribusi BBM Nelayan Dari hasil kunjungan lapangan Wakil Gubernur terutama Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Air Bangis dan Caracok, ditemukan bahwa hampir 20 % kapal nelayan tidak beroperasional disebabkan tidak adanya BBM untuk melaut. Sementara itu, TPI Air Bangis menghasilkan 45 % tangkapan ikan dari total produksi ikan di Sumbar. Kelangkaan ini diduga karena keterbatasan quota BBM. Sementara itu dari data yang disampaikan BPH Migas bahwa secara umum penyaluran BBM di Sumbar masih dalam kondisi normal dimana sampai dengan September 2020 realisasi distribusi BBM sebesar 78 % dan diestimasi 98 % diakhir tahun 2022. Terungkap dipertemuan tersebut bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) sebagai penyalur BBM utk nelayan belum optimal penyalurannya. Oleh sebab itu, Pemprov dapat mendorong pendirian SPBN baru.
Terkait permasalahan kuota, BPH Migas menyatakan bahwa besaran quota berdasarkan usulan daerah dan secara berkala dilakukan evaluasi penyesuain kuota setiap daerah berdasarkan penjualan BBM dilapangan.
Terkait masalah distribusi, Pemprov Sumbar kembali menyampaikan pemikiran integrasi sistem informasi e-Samsat dan MyPertamina sebagai solusi distribusi yang tepat sasaran. Hal ini disambut positif dengan wacana menjadikan Provinsi Sumbar sebagai pilot project.
Semoga hasil kunjungan kerja ini dapat segera direalisasikan dalam upaya pemerataan distribusi BBM sekaligus optimalisasi pendapatan daerah. (Hndri)