RAPAT KOORDINASI TEKNIS SINKRONISASI PENGEMBANGAN PELAYANAN

23-06-2022

RAPAT KOORDINASI TEKNIS SINKRONISASI PENGEMBANGAN PELAYANAN

Inovasi adalah suatu keniscayaan dalam upaya meningkatkan kualitas kerja. Dalam banyak hal, inovasi membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak diluar organisasi terutama dalam pelayanan publik. Keterlibatan teknologi informasi dalam pelayanan publik nampaknya sudah menjadi keharusan karena untuk menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang pendek, teknologi informasilah alatnya. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, cq Badan Pendapatan Daerah tiada henti berinovasi untuk melahirkan pelayanan publik yang baik dan disaat yang sama juga dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, bertempat di Ruang Rapat PT.Telkom Indonesia Wilayah Sumatera Barat, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Sinkronisasi Pengembangan Pelayanan. Rapat yang di pimpin oleh GM PT.Telkom Indonesia Wilayah Sumatera Barat Bpk. Alfi Sumarta merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bpk. Maswar Dedi, dengan GM PT.Telkom Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Turut hadir dalam rapat tersebut adalah dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dari PT.Pertamina dan dari unsur PT.Telkom Indonesia Wilayah Sumatera Barat.

Pembahasan utama dalam rapat koordinasi teknis dimaksud, disamping isu isu terkait lainnya, adalah sebagai berikut :

1. Integrasi sistim informasi eSamsat dan MyPertamina dalam upaya pendistribusian BBM bersubsidi yang terpat sasaran.

2. Evaluasi topologi jaringan komunikasi eSasmat alam upaya optimalisasi pelayanan

Integrasi sistim informasi eSasmat dan MyPertamina memberikan efisiensi dan efektivitas dalam upaya pendistribusian BBM bersubisdi yang tepat sasaran. Bentuk efisiensi dimaksud terutama dalam hal penyediaan data dan informasi masyarakat yang membeli BBM bersubsidi. Pada Aplikasi eSamsat Sumatera Barat telah tersedia data base kendaraan bermotor dan pemilik kendaraan bermotor se Sumatera Barat dengan jumlah data 2,7 juta data kendaraan. Dengan mengintegrasikan kedua sistim informasi ini maka data dan informasi yang dibutuhkan oleh MyPertamina akan dapat dipenuhi. Hal ini tentu sudah pasti akan lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan harus meminta data langsung ke pembeli BBM bersubsidi. Disisi lain penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran akan berdampak kepada keadilan dimasyarakat dalam pendapatkan BBM dan pada saat yang sama juga akan meningkatkan kinerja pendapatan disisi Pertamina dan Pemerintah Daerah. 

Progres integrasi sistim informasi ini sudah sampai pada titik penyiapan konsep MoU, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menyiapkan konsep yang saat ini sedang dibahas di bagian Legal Pertamina. Wacana kerjasama ini didahului dengan kunjungan kerja Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat ke kantor Pertamina di Jakarta pada tanggal 7 April 2022 (https://bapenda.sumbarprov.go.id/content/berita/gSRusHt1l69XqMDF5wnOcj3TJGox8C) 

Pertemuan sesi berikutnya membahas tentang, sinkronisasi dukungan sarana komunikasi yang disediakan oleh PT.Telkom Indonesia terhadap peningkatan kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh kantor Samsat se Sumatera Barat. Kualitas pelayanan Samsat ditentukan oleh beberapa parameter utama dan salah satu nya adalah kualitas jaringan komunikasi ke database eSamsat yang berada di kantor pusat Bapenda di Padang. Subtansi diskusi dalam sesi ini adalah bagaimana peningkatan kualitas jaringan komunikasi, troubleshoot gangguan yang efektif, secondary link, peningkatan kualitas SDM teknis, pola koordinasi yang efisien dan implementasi terknologi terkini dalam pelayanan. 

Semua pembahasan tersebut tidak terlepas dari upaya maksimal mendukung fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu unit organisasi strategis Provinsi Sumatera Barat sebagai koordinasi pendapatan daerah. Provinsi saat ini dihadapkan kepada suatu kondisi yang mengharuskan proaktif menggali potensi pendapatan asli daerah. Disatu sisi harus disampaikan potensi pendapatan daerah harus dikelola secara optimal. Dalam upaya penggalian potensi secara maksimal ini diperlukan kolaborasi berbagai unsur, salah satunya adalah dukungan teknologi informasi . (hendri bapenda)