Pengumuman

Bapenda Sumbar Perkuat Sinergi Lintas Instansi Melalui Rapat Tim Pembina Samsat

13-01-2026


KOTA PADANG- (13/01/2026) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Pengendalian dan Evaluasi menggelar Rapat Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Barat yang melibatkan unsur Bapenda Sumbar, Kepolisian, dan Jasa Raharja. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bapenda Sumbar sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi lintas instansi dalam penyelenggaraan pelayanan Samsat.

Rapat dibuka dengan arahan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Al Amin, S.Sos., MM, yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas Sinergitas yang telah terjalin dalam menyelenggarakan layanan Samsat serta menekankan pentingnya perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan dapat diwujudkan melalui komitmen bersama, serta sinergitas lintas instansi yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan dan perbaikan layanan Samsat yang memudahkan masyarakat.

Selanjutnya, Jasa Raharja menyampaikan pemaparan capaian kinerja yang telah diraih selama ini. Dalam penyampaiannya, Jasa Raharja menekankan bahwa berbagai capaian positif dan prestasi yang diraih merupakan hasil kerja sama yang solid antara seluruh unsur Tim Pembina Samsat, sehingga kolaborasi yang telah terbangun perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas instansi sebagai fondasi utama sebelum melahirkan berbagai inovasi pelayanan. Sinergi yang kuat dinilai menjadi kunci agar setiap inovasi yang dikembangkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan rapat dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Sumbar, Zulfiar, S.Pd, yang memandu jalannya diskusi secara terarah. Melalui rapat ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta penguatan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian bersama guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Barat.