Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

• Kereta api;
• Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
• Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
• Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,65 % (satu koma enam puluh lima persen);

b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu :

    1. kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima persen),

    2. kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 3 % (tiga persen),

    3. kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen),

    4. kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen).

c. kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/ pemerintah daerah, TNI, POLRI ditetapkan sebagai berikut :

a. kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen);

b. kendaraan bermotor ambulans, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan dan kendaraan bermotor pemerintah /daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor  13 Tahun 2011, kendaraan bermotor yang sudah terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu: 

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah NJKB. 

Bobot kendaraan dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1, dengan pengertian sebagai berikut: 

• Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
• Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Untuk penghitungan bobot kendaraan yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat besarannya ditentukan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2011 yaitu : 

• Untuk bobot kendaraan bermotor jenis sedan, sedan station, jeep, stationwagon, minibus, mikrobus, bus, alat-alat berat, alat-alat besar yang bergerak, sepeda motor dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,00 (satu koma nol nol)
• Bobot kendaraan bermotor jenis mobil barang/beban, kendaraan khusus dan kereta gandengan/kereta tempelan, ditetapkan sebesar 1,30 (satu koma tiga nol).

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. 

Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

• Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
• Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
• Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
• Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
• Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
• Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
• Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot kendaraan dihitung berdasarkan faktor-faktor:

•  Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
• Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
• Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. 

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam PPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011, NJKB dijadikan dasar pengenaan BBN-KB. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen). Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen). 

Sedangkan penghitungan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air. NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya. Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/body. Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.